DPR Anulir Putusan MK, Muhammadiyah: Harusnya Jadi Teladan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah ikut merespon upaya DPR menganulir putusan MK lewat pengesahan RUU Pilkada. Muhammadiyah pun mengkritik langkah DPR tersebut.

Ditunda, Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Dijadwalkan Ulang

DPR RI memutuskan menunda Rapat Paripurna pengampilan keputusan terkait RUU Pilkada. Rapat Paripurna dengan agenda itu pun dijadwalkan ulang.

Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda

Rapat Paripurna DPR RI ke-3 dengan agenda pengambilan keputusan RUU Pilkada, Kamis (22/8/2024) dibatalkan. Penjadwalan ulang akan diumumkan lebih lanjut.

Putusan MK Mau Dianulir DPR, Emang Bisa?

Baleg DPR RI berupaya menganulir putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah lewat Rancangan Undang-Undang Pilkada. RUU tersebut bakal disahkan dalam Rapat Paripurna, hari ini Kamis (22/8/2024).

Amankan Demo Penolakan RUU Pilkada, 3.286 Polisi Dikerahkan

Sebanyak 3.286 polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demo penolakan pengesahan RUU Pilkada. Para personal tersebut nantinya dibagi di dua titik aksi, yakni di Patung Kuda, dan DPR RI.

Didemo Besar-Besaran, DPR Tetap Sahkan RUU Pilkada Hari Ini

DPR RI tetap menjadwalkan Rapat Paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat II RUU Pilkada, Kamis (22/8/2024), pukul 09.30 WIB.

Masyarakat Sipil Bersatu Protes Upaya DPR Anulir Putusan MK

Sejumlah elemen masyarakat bakal menggelar demo, Kamis (22/8/2024). Mereka memprotes sikap Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mendorong draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 10 tahun 2016 atau RUU Pilkada disahkan hari ini.

Usai Putusan MK, Enam Parpol di Grobogan Bisa Usung Cabup Sendiri

Usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai ambang batas syarat pencalonan kepala daerah, kini sejumlah parpol di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah berpotensi mengusung calon sendiri.

Pilkada Jepara 2024

Putusan MK Diprediksi Bikin Konstelasi Pilkada Jepara Berubah

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 itu mengabulkan partai nonparlemen di tingkat DPRD untuk tetap bisa menyalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024 ini.

DPR Pastikan Rapat Baleg Bukan untuk Anulir Putusan MK

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Dave Laksono memastikan rapat badan Legislasi (Baleg) DPR RI bukan untuk menganulir putusan MK. Rapat itu sendiri diagendakan untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

Pengamat: Putusan MK Dapat Ubah Peta Politik Pilkada 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dinilai dapat mengubah peta politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 itu dibacakan, Selasa (20/8/2024).

Putusan Ambang Batas Pencalonan Dikabarkan Bakal Dianulir di DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR dikabarkan bakal menggelar rapat usai MK mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Jokowi akan Segera Mulai Proses Transisi Pemerintahan Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan jika pemerintah akan segera memulai proses transisi ke pemerintahan baru. Hal ini menyusul adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pilpres dari dua kubu calon presiden.

Pemilu 2024

Putusan MK, Jokowi: yang Dituduhkan ke Pemerintah Tidak Terbukti

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan tanggapan terkait putusan MK terkait sengketa PHPU Pilpres 2024 yang menyatakan menolak semua permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

Pemilu 2024

Gugatan Ditolak MK, Ganjar Bilang Begini

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan sengketa Pilpres 2024 yang oleh paslon 03, Ganjar-Mahfud.

Pemilu 2024

MK: Bagi-Bagi Uang Gus Miftah di Pamekasan Bukan Kampanye

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa aktivitas pembagian uang yang dilakukan oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah di Pamekasan, Jawa Timur, tidak terkait dengan kampanye Pilpres 2024.

Pemilu 2024

MK Imbau Bansos Tidak Diberikan Jelang Pemilu atau Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan catatan dalam sidang Sengekta Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilres 2024, terutama soal bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Presiden Jokowi pada saat Pemilu 2024.

Sengketa Pilpres 2024 Segera Diputuskan MK, Ini Empat Prediksinya

Makhkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan keputusannya terkait perkara sengketa Pilpres 2024. Rencananya, putusan itu dibacakan pada Senin (22/4/2024).

Bersiap Menyambut Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai melakukan proses persidangan Sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Berbagai saksi, ahli, dan bukti sudah dihadirkan dalam persidangan yang sempat panas.

Kapan Putusan Perkara Sengketa Pilpres 2024 Dibacakan MK?

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang pemeriksaan pendahuluan dari perkara sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Caleg Terpilih Ikut Kontestasi Pilkada 2024 Tak Perlu Undur Diri

Calon legislatif (Caleg) terpilih, baik DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau pun DPD dalam Pemilu 2024, tidak perlu mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Respons Putusan MK, PW Muhammadiyah Jateng Sentil Politik Dinasti

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah M Tafsir merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dikabulkannya gugatan yang membuat seorang kepala daerah bisa mejadi capres-cawapres.

Ternyata Indonesia Pernah Dipimpin Pemuda Berusia 38 Tahun

Indonesia ternyata pernah dipimpin oleh seorang pemuda yang masih berusia 37 tahun. Meski tak disebut sebagai presiden, sosok tersebut telah memimpin Indonesia di masa-masa genting dulu.

Putusan MK Buka Jalan Gibran jadi Cawapres, Ini Jawaban Jokowi

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menerima gugatan tekait syarat pencalonan Capres-Cawapres. Di mana, seseorang yang berpengalaman menjadi kepala daerah lewat proses Pemilu meski belum berusia 40 tahun yang menjadi batas minimal pencalonan.

Denny Indrayana Buka Suara Soal Kasusnya Naik ke Penyidikan

Kasus hoaks putusan MK yang menyeret eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana t...

Ini Alasan MK Putuskan Pemilu Tetap Coblos Gambar Caleg

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan sistem pemilu proporsional terbuka dalam sidang ...

BREAKING NEWS: MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno terhadap uji materi sistem pemilu proporsional terbu...

Denny Indrayana Kembali akan Bocorkan Putusan MK

Denny Indrayana, mantan wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI, kembali membuat geger publik. ...

Mahfud MD Minta Polri Telusuri Informan Denny Indrayana soal Putusan MK

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menganggap info dari Denny Indra...

Pegawai KPK Nonaktif Dianggap Berhak Jadi ASN

[caption id="attachment_237245" align="alignleft" width="1170"]<img class="size-large wp-image-23724...