Tok! Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil

Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan anggota polisi aktif dilarang duduki jabatan sipil sebelum pensiun maupun mengundurkan diri dari dinas kepolisian.

Dunia Usaha Perlu Kepastian Regulasi Pasca Putusan MK 168 Tahun 2023

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023 banyak ketentuan yang masih menunggu peraturan pelaksana, sehingga pelaku usaha harus mempersiapkan diri sambil tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Putuskan Pemilu Digelar Terpisah, MK Dinilai Permainkan Norma

Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai melakukan permainkan norma dalam putusan memisahkan Pemilu nasional dan daerah.

Soal Putusan MK Sekolah Gratis, Gus Yasin: Itu Butuh Tahapan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin menyatakan penyelenggaraan sekolah gratis sebagaimana putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait sekolah gratis butuh tahapan.

DPR Sebut Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Paradoks

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda waktu 2,5 tahun.

Pemerintah Siapkan Skema Pendidikan Dasar hingga Menengah Gratis

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah konkret menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menggratiskan biaya pendidikan dasar hingga menengah.

Pati Punya Ratusan Madrasah, PCNU Ragu Sekolah Gratis Diterapkan

Jumlah madrasah di Kabupaten Pati mencapai ratusan di tingkat MI dan MTs. PCNU Pati pun ragu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggratiskan sekolah termasuk madrasah, bisa ditetapkan.

Putusan MK Buka Tabir Pendidikan Tanpa Diskriminasi

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja membuka sebagian tabir pendidikan tanpa diskriminasi. Pada Selasa (27/5/2025) lalu, MK memberikan putusan krusial untuk dunia pendidikan di Indonesia.

Pemkab Blora Soroti Kemampuan Anggaran untuk Sekolah Swasta Gratis

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar, termasuk bagi sekolah swasta, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.

UU ITE Digugat, Begini Bunyi Lengkap Putusan MK

MK memutuskan UU ITE tak bisa lagi digunakan institusi pemerintah, korporasi, profesi, maupun jabatan untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik.

Ini Daftar Lengkap 24 Daerah di Indonesia yang Wajib Menggelar PSU

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah terkait sengketa hasil Pilkada 2024.

Putusan MK: 24 Daerah di Indonesia PSU

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah terkait sengketa hasil Pilkada 2024.

Hapus Presidential Threshold, Saldi Isra: Cegah Polarisasi Politik

Aturan presidential threshold atau ambang batas minimal mengusung calon presiden dan wakil presiden resmi dihapus Mahkamah Konstitusi (MK).

Pilkada Pati 2024

KPU: Penetapan Calon Bupati Pati Terpilih Tunggu Surat dari MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menjelaskan penetapan Bupati Pati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 belum bisa diumukan saat ini. Pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

MK: Pejabat daerah dan Anggota TNI/Polri Tidak Netral Bisa Dipidana

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memasukkan frasa ”pejabat daerah” dan ”anggota TNI/Polri” ke dalam norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pilkada Grobogan 2024

KPU Grobogan Pastikan Pencalonan Pilkada Pedomani Putusan MK

Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo menegaskan akan memedomani putusan MK terkait syarat pencalonan di Pilkada Grobogan 2024 ini.

Pilkada Kudus 2024

Pendaftaran Cabup-Cawabup Kudus Mulai 27 Agustus, Gunakan Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kudus, Jawa Tengah, secara resmi mengumumkan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kudus akan dimulai pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024 pekan depan.

PSI Pastikan Kaesang Tidak Maju di Pilkada 2024

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni memastikan bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, tidak akan mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

KPU Jepara Siap Jalankan Putusan MK untuk Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, secara resmi menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. Keputusan ini akan segera diterapkan sesuai arahan dari KPU RI.

Janji Jokowi usai Kaesang Gagal Maju di Pilkada 2024

Presiden Joko Widodo berjanji tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada usai dibatalkannya revisi UU Pilkada oleh DPR RI.

Aksi Tolak RUU Pilkada di Kudus Desak Dewan Ikut Kawal Putusan MK

Massa aksi penolakan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk ikut mengawal putusan MK.

Kawal Putusan MK, Massa Geruduk Kantor DPRD Grobogan

Puluhan orang menggeruduk kantor DPRD Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat (23/8/2024) siang. Mereka menuntut untuk tetap diberlakukannya putusan MK atau Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah.

KPU RI Segera Terbitkan Surat Edaran Tindak Lanjut Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera menerbitkan surat edaran kepada jajaran KPU di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk memedomani dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pilgub Jateng 2024

Gus Yusuf Temui Crazy Rich Grobogan, Berduet di Pilgub Jateng?

Calon Gubernur Jateng dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH M Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf menemui Crazy Rich Grobogan Joko Suranto usai putusan MK.

Kawal Putusan MK, Kantor DPRD Jepara Digeruduk Massa

Sejumlah elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, buruh, hingga akademisi menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (23/8/2024). Mereka menggelar aksi untuk mengawal putusan MK terkait Pilkada

Ada Demo di DPR dan KPU Hari Ini, Polisi Siagakan 5.012 Personel

Aksi demo dikabarkan bakal dilakukan lagi di Jakarta pada hari ini, Jumat (23/8/2024). Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar unjuk rasa lagi di sekitaran Gedung DPR RI dan kantor KPU RI hari ini.

KPU Pastikan Putusan MK Berlaku sampai Penetapan Paslon Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat minimal usia calon kepala daerah dan ambang batas (threshold) pencalonan Pilkada 2024 berlaku hingga penetapan pasangan calon (paslon)

RUU Pilkada Batal Disahkan, Pilkada 2024 Tetap Pakai Putusan MK

Pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada yang rencananya diparipurnakan menjadi Undang-Undang oleh DPR dipastikan batal. Sebagai gantinya, di Pilkada 2024 nanti semua sekema akan mengikuti putusan MK.

MKMK Tegaskan Komitmen Kawal Putusan MK Soal UU Pilkada

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Yuliandri menegaskan jika pihaknya akan terus mengawal setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) demi menjaga muruah dan martabat lembaga tersebut.

Situs Resmi MK Down di Tengah Polemik RUU Pilkada

Situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK) tiba-tiba tidak dapat diakses pada Kamis (22/8/2024), di tengah polemik terkait manuver DPR yang merevisi Undang-Undang atau RUU Pilkada setelah terbitnya putusan MK.