Berita Terkini retribusi, Terbaru dan Terupdate di Murianews.com

`

Berita 10 April 2025

Libur Lebaran, Retribusi Wisata Jepara Nyaris Tembus Rp 1 Miliar

Momen libur lebaran Idulfitri 1446 H jadi ajang Pemkab Jepara, Jawa Tengah (Jateng) untuk mengeruk cuan. Selama sepekan liburan berlangsung, pendapatan dari retribusi pariwisata dilaporkan hampir tembus Rp 1 miliar.

`

Berita 18 Maret 2025

Retribusi Digital Mulai Diterapkan di Kudus, Ini Titik-titiknya

Pemkab Kudus mulai menerapkan pembayaran retribusi secara digital di sektor Wisata. Total sudah 20 titik yang diterapkan untuk pembayaran retribusi digital itu.

`

Berita 10 Januari 2025

Retribusi Pasar di Rembang 2024 Capai Rp 5,2 Miliar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada tahun 2024 dari sektor retribusi pasar masih cukup tinggi.

`

Berita 8 Oktober 2024

Retribusi dari PKD Pasar di Kudus Baru Capai Segini

Capaian retribusi PKD pasar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah baru mencapai Rp 7 miliar. Jumlah itu, masih cukup jauh dari target yang dicanangkan pada 2024, yakni Rp 15 miliar.

`

Berita 25 Juli 2024

Segini Retribusi yang Harus Dibayar Pedagang Pasar di Kudus

Retribusi Pasar menjadi persoalan lama pedagang di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Meski pasar sepi pengunjung, mereka tatap dibebani biaya retribusi itu.

`

Berita 24 Juli 2024

Pasar Sepi, Pedagang di Kudus Masih Terbebani Biaya Retribusi

Kondisi tidak mengenakan dialami oleh para pedagang Pasar Bitingan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Beberapa tahun ini kiosnya sepi pengunjung.

`

Berita 24 Juli 2024

Target Rp 15 M, Pendapatan Retribusi Pasar di Kudus Baru Rp 2,7 M

Retribusi Pasar menjadi sebuah kewajiban bagi para pedagang yang menggunakan fasilitas pasar untuk berdagang. Pada Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tercatat per Mei 2024, pembayaran retribusi pasar masih jauh dari target yang ditetapkan.

`

Berita 15 Januari 2024

Retribusi Naik, Pedagang Pasar di Jepara Diminta Sesuaikan Diri

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah, resmi menaikkan tarif retribusi di pasar tradisional. Para pedagang pun diminta untuk menyesuaikan diri.

`

Berita 30 Desember 2023

Parkir Sumbang Rp 1 Miliar Pendapatan Pemkab Pati

Sektor parkir menjadi salah satu penyumbang pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati pada tahun 2023 ini. Sektor ini bahkan sudah menyumbang Rp 1 miliar untuk pendapatan pemerintah Bumi Mina Tani.

`

Berita 31 Oktober 2023

Retribusi Uji KIR Bakal Dihapus, Dishub Kudus Rencanakan Ini

Pemerintah pusat berencana menghapus uji KIR tahun depan. Pemerintah di bawahnya pun mau tidak mau bersiap migrasi.

`

Berita 3 Oktober 2023

Akui Ogah Bayar Retribusi PKD, Pedagang Pasar Baru: Pasarnya Sepi

Sejumlah pedagang Pasar Baru di Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengakui ogah membayar retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD). Alasannya, pasar tersebut sepi dan tak ada tindakan apapun dari dinas.

`

Berita 3 Oktober 2023

Tunggakan Retribusi Pedagang Pasar Baru Kudus Capai Rp 92,7 Juta

Sejumlah pedagang Pasar Baru di Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ogah bayar retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD). Tunggakan tersebut pun kini mencapai Rp 92,7 juta dari total target PKD Rp 120,8 juta.

`

Berita 3 Oktober 2023

Duh! Pedagang Kios Pasar Baru Kudus Ogah Bayar Retribusi PKD

Sejumlah pedagang Pasar Baru di Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Jawa Tengah, ogah membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD). Pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan pun dibuat pusing dengan hal ini.

`

Berita 12 September 2023

Manajemen Gratiskan Biaya Sewa dan Retribusi Pasar Saerah

Manajemen Pasar Saerah di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah (Jateng), menggratiskan biaya sewa dan retribusi pedagangnya hingga akhir tahun 2023.

`

Berita 31 Agustus 2023

Pati Kehilangan Rp 370 M Bila Perda Retribusi-Pajak Telat Digedok

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terancam kehilangan Rp 370 miliar bila Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi dan Pajak Daerah telat digedok atau disahkan.

`