#Mk
Berita 22 April 2024
Pemilu 2024
MK Tolak Dalil Terkait Bansos Dongkrak Perolehan Suara
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang menghubungkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan peningkatan perolehan suara untuk pasangan Prabowo Su
Berita 22 April 2024
MK: Putusan MKMK Tak Serta Merta Jadi Bukti Nepotisme Jokowi
Putusan Mejelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait putusan minimal presiden-wakil presiden di Putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023 tak bisa serta merta menjadi bukti nepotisme lahirkan abuse of power Presiden Joko Widodo.
Berita 18 April 2024
Aksi Massa di Jakarta, Tolak Intervensi Politik Terhadap Hakim MK
Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara menggelar demonstrasi siang ini di patung kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut bertajuk ’Aksi Kawal Suara Rakyat Vox Populli Vox Dei’.
Berita 5 April 2024
Menko PMK Jelaskan Penyaluran Bansos Beras di Sidang MK
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
Berita 28 Maret 2024
Pemilu 2024
Sidang PHPU: Otto Hasibuan Sebut Para Pemohon Salah kamar
Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemiluhan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konsitusi (MK), masih memanas. Pihak tim hukum dari Paslon nomor urut 02, Otto Hasibuan menyebut jika permohonan para pemohon adalah salah kamar.
Berita 27 Maret 2024
Pemilu 2024
Tim Hukum Amin Sebut Para Menteri Terlibat Menangkan Paslon 02
Tim Hukum pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), mengungkapkan dugaan keterlibatan beberapa menteri dalam upaya memenangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran R
Berita 25 Maret 2024
Sengketa Pilpres 2024, Gugatan AMIN dan Ganjar Dinilai Aneh
Gugatan Sengketa Pilpres 2024, yang diajukan kubu AMIN dan Ganjar ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu 2024 dinilai aneh oleh kubu Prabowo-Gibran. Melalui Ketua Tim Hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, gugatan itu dinilai menjadi janggal pada
Berita 21 Maret 2024
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong
Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar, dan Fatia Maulidyanti. Dalam sidang putusan yang dibacakan pada Kamis (21/3/2024), MK mengabulkan gugatan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946






