#Dprd
Jateng 27 September 2025
Junjung Profesionalisme, Ketua DPRD Jateng Pesan Ini ke Anggota
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengajak seluruh anggota dewan untuk bekerja dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Hal ini disampaikan dalam sebuah workshop yang bertujuan meningkatkan kapasitas wakil rakyat.
Sport 16 September 2025
Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Jepara Ditinjau Ulang?
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Bupati, Wali Kota, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Jawa Tengah, untuk tidak menaikkan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Di Kabupaten Jepara, gaji dan tunjangan Anggota DPRD Jepara
Berita 4 September 2025
Soal Kaca DPRD Grobogan Hancur Diamuk Massa, Begini Kata Ketua Dewan
Sejumlah kaca di gedung DPRD Grobogan, Jawa Tengah hancur diamuk massa dalam demonstrasi ricuh pada Sabtu (30/8/2025) lalu. Hingga Kamis (4/9/2025) sore, kaca yang pecah itu belum diperbaiki, dan hanya ditutup terpal.
Berita 14 Juli 2025
Bupati Grobogan Ungkit Dana Transfer Pusat Dipotong Rp 92,27 Miliar
Bupati Grobogan Setyo Hadi membeberkan alasan berkurangnya pendapatan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (14/7/2025). Hal itu disampaikannya sebagai jawaban atas pandangan umum fraksi‐fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Grobogan 2025.
Berita 20 Juni 2025
KPK Juga Periksa Anggota DPRD Sampang Terkait Korupsi Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun anggaran 2021–2022.
Berita 17 Juni 2025
Soal Pajak UMKM, DPRD Kota Malang Diolok-olok Roy Shakti
Kinerja DPRD Kota Malang dikritik atau bahkan diolok-olok oleh salah satu tokoh asal Malang, Roy Shakti. Melalui akun @royshakti di Instagram, tokoh terkenal ini mengkritik kinerja DPRD Kota Malang dengan unggahan sarkasme.
Berita 3 Juni 2025
Kudus Ajukan Verifikasi KLA Madya, DPRD Soroti Ini
Di tengah maraknya kasus kejahatan anak termasuk kejahatan asusila, Pemerintah Kabupaten Kudus mengajukan verifikasi untuk peningkatan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dari tingkat Pratama ke Madya karena dinilai sudah memenuhi persyaratan.
