DPR Desak Polisi Tangkap Preman Berkedok Ormas yang Minta THR

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa.

Ada 15 Lembaga Bisa Dipimpin Anggota TNI, Jika Revisi UU TNI Disyahkan

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) memicu perdebatan panas. Itu terjadi setelah hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah mengungkapkan perluasan cakupan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

Pemerintah Diminta Tindak Tegas produsen Minyakita yang Curang

Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, meminta pemerintah menindak tegas produsen minyak goreng kemasan Minyakita yang terbukti menjual produk dengan takaran tidak sesuai standar.

DPR Ingatkan, Efisiensi Anggaran Tidak Boleh Pecat Pegawai

Komisi VII DPR RI menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga tidak boleh berdampak pada pemecatan pegawai, termasuk pegawai honorer dan pekerja lepas.

Serangga jadi Lauk Progam MBG, DPR Minta Kaji Ulang

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin menekankan pentingnya kajian mendalam terkait usulan menjadikan serangga sebagai lauk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jalan Lahar-Tlogowungu Pati Rusak, Warga: Tak Semulus Janji DPR-ku

Jalan Lahar-Tlogowungu Kabupaten Pati mengalami kerusakan parah di sejumlah titik. Warga pun menyindir dengan memasang spanduk bertuliskan, ’Tak semulus janji DPR-ku.’

Pemerintah Didesak Bentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, mendesak pemerintah segera membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi (PDP). Hal ini untuk melindungi data masyarakat.

DPR akan Tinjau Langsung Dampak Banjir Bandang Sukabumi

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan jika para wakil rakyat akan mengirimkan perwakilan untuk meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

DPR RI Setujui Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui calon Capim KPK dan Dewas KPK masa jabatan 2024-2029. Persetujuan ini merupakan tindak lanjut dari uji kelayakan dan kepatutan yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi III DPR RI.

Ini yang Dikhawatirkan DPR Jika PPN 12 Persen Berlaku pada 2025

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan dari rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen pada 2025.

ICW: 60 Persen Anggota DPR 2024-2029 Terafiliasi dengan Bisnis

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan sebanyak 354 dari 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 memiliki afiliasi dengan dunia bisnis. Hal ini berarti sekitar 60 persen anggota parlemen terpilih terhubung dengan berbagai perusahaan melalui jab

Anggota DPR Periode 2024-2029 Tidak Dapat Rumah Dinas, Diganti Ini

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengeluarkan surat resmi terkait penyerahan kembali Rumah Jabatan Anggota (RJA) atau rumah dinas (rumdin) bagi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Resmi Dilantik, Ini Anggota DPR/MPR/DPD 2004-2029 Tertua dan Termuda

Sebanyak calon 580 anggota DPR RI terpilih dan 152 calon anggota DPD RI terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang Hasil Pemilu 2024 Periode 2024-2029 dilantik sebagai anggota dewan pada Selasa ini di Gedung MPR/DPR/DPD RI

Sudewo Mundur, Istrinya Gagal Dilantik Jadi Anggota DPR RI

Politisi Partai Gerindra, Sudewo, memutuskan mundur dari posisinya sebagai anggota DPR RI setelah mencalonkan diri sebagai Bupati Pati. Sudewo sebelumnya terpilih dalam pemilihan legislatif 2024 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah III, yang me

Anggota DPR RI Baru Dilantik, Ternyata Segini Gajinya

Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hasil Pemilu 2024 resmi dilantik hari ini, Selasa (1/10/2024). Pelantikan berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, mulai puku

Sebanyak 580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada Selasa (1/10/2024). Pelantikan ini disahkan dalam rapat paripurna perdana dengan agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Jabatan d

Puan Maharani Kembali Diusulkan PDIP Jadi Ketua DPR

PDIP dikabarkan kembali mengajukan Puan Maharani untuk mengisi jabatan sebagai Ketua DPR periode 2024-2029. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, Selasa (1/10/2024).

Pelantikan, Anggota DPR Terpilih Disediakan Hotel Bintang 5 Gratis

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan fasilitas hotel bintang lima kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober 2024. Fasilitas ini disediakan sejak hari ini, Minggu (29/9/2024), hingga dua hari ke

Pansus Haji Rencana Panggil Lagi Menag Yaqut

Panitia Khusus atau Pansus Haji melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang sekaligus merencanakan pemanggilan kembali terhadap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Dua Caleg Terpilih PKB Gugat Cak Imin ke PN Jakarta Pusat

Dua calon anggota legislatif terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf, melayangkan gugatan terhadap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua DPR: RUU Perampasan Aset Dibahas DPR Periode Selanjutnya

Ketua DPR RI Puan Maharani, menyatakan jika pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset akan dialihkan ke periode DPR selanjutnya, yakni 2024-2029. Hal ini disampaikan Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/9/20

DPR dan KPU Bahas Tiga Opsi Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas tiga opsi skenario terkait daerah yang hanya memiliki calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, di mana kotak kosong berpotensi memenangkan pemi

Pilkada Serentak 2024

DPR Ungkap Penyebab Munculnya Kotak Kosong di Pilkada Serentak 2024

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan fenomena kotak kosong di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2024 terjadi karena dua faktor utama. Hal ini dianggap sebagai tantangan bagi munculnya tokoh-tokoh potensial untuk berkompetisi da

DPR Didorong Segera Sahkan RUU PPRT yang Tertunda Dua Dekade

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq, menegaskan perlunya langkah tegas dari DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah tertunda selama dua dekade.

KPU RI Tetapkan Hasil Perolehan Suara Partai dan Jumlah Kursi DPR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan perolehan suara dan jumlah kursi untuk partai politik dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI 2024.

Usai Pembatalan RUU Pilkada, DPR Undang KPU untuk Bahas Revisi PKPU

Setelah Badan Legislasi DPR RI menyatakan untuk membatalkan pengesahan Revisi Undang-Undang atau RUU Pilkada, kini lembaga legislatif itu mengundang Komisi Pemilihan umum (KPU) untuk mengikuti rapat dengar pendapat membahas revisi Peraturan KPU (PKPU

Demonstran di DPR RI Dibubarkan Paksa Polisi, Ada Anak SMA

Para demonstran yang berada di gedung DPR RI dibubarkan paksa oleh polisi. Pembubaran tersebut dilakukan lantaran para pendemo belum meninggalkan gedung.

RUU Pilkada Batal Disahkan, Pilkada 2024 Tetap Pakai Putusan MK

Pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada yang rencananya diparipurnakan menjadi Undang-Undang oleh DPR dipastikan batal. Sebagai gantinya, di Pilkada 2024 nanti semua sekema akan mengikuti putusan MK.

DPR Pertimbangkan Suara Rakyat Sebelum Sidang Kembali Digelar

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan jika DPR RI akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada.

Putusan MK Mau Dianulir DPR, Emang Bisa?

Baleg DPR RI berupaya menganulir putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah lewat Rancangan Undang-Undang Pilkada. RUU tersebut bakal disahkan dalam Rapat Paripurna, hari ini Kamis (22/8/2024).