Rabu, 19 November 2025
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pemerintah secara resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berlokasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) siap memantau dan mengawasi pengelolaan tambang yang dilakukan PP Muhammadiyah.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menawari Muhammadiyah lokasi tambang yang sebelumnya diberikan pada Nahdlatul Ulama, yakni bekas Kaltim Prima Coal (KPC).
PP Muhammadiyah siap segera menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk membahas lokasi izin pertambangan yang diberikan pemerintah.
Menko PMK Muhadjir Effendi ditunjuk PP Muhammadiyah untuk menjadi tim pengelola tambang setelah Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) atau konsesi tambang dari pemerintah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti pastikan pengelolaan konsesi tambang atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah akan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) atau konsesi tambang dari pemerintah.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah membentuk badan hukum atau Perseroan Terbatas (PT) yang fokus pada pertambangan. Penanggung jawab perusahaan ini adalah Gudfan Arif Ghofur yang juga bendahara umum PBNU.
Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadallia dilaporkan ke KPK. Bahlil diduga melakukan korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H Maming dijemput paksa oleh Komisi ...
