DPR Setujui RUU BUMN: Menteri dan Wamen Tak Boleh Jadi Pejabat BUMN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi VI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).